DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA MASIH BERPOLITIK UANG 1

DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA MASIH BERPOLITIK UANG

Non Fiksi, Opini

DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA MASIH BERPOLITIK UANG

Kita sudah konsisten bahwa ajaran PKI tidak mempunyai hak untuk hidup di bumi yang kita cinta ini yaitu Indonesia tapi, ajaran pki masih kita pakai sama saja kita adalah orang PKI. Negara Indonesia sudah mengatakan merdeka sejak tahun 1945 tepatnya tangaal 17 Agustus 1945 dan sudah membubarkan PKI. Namun perlu dipertanyakan merdeka disisi mana Indonesia sekarang. Apakah Indonesia sudah merdeka ketika banyak rakyat menderita? Jangan heran dengan banyaknya kasus kriminalitas terjadi Indonseia, itu karena Indonesia masih dalam masa penjajahan. Tingkat pengangguran yang tinggi membuat orang melakukan segala cara, bukan saja seorang pengangguran tapi orang yang sudah bekerja saja masih melakukan hal yang menyimpang dengan cara korupsi. Tuntutan hidup inilah yang membuat mereka melakukan hal yang semacam ini.

Untuk mengurangi tingkat penganguran tiap tahun pemerintah membuka CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Ada banyak kemungkinan yang akan terjadi ketikan tes PNS dilakukan oleh pemerintah. Mungkin kalian pernah mendengar isu-isu tentang untuk ikut tes PNS supaya bisa Lulus mereka harus membayar mahal. Isu ini menyebar kemasyarakat dari kota sampai ke pelosok Desa. Sehingga orang-orang di kampung atau Desa mereka merasa tersingkirkan karena mereka harus mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk bisa mengikuti tes. Inilah hukum rimba yang harus diterima oleh penduduk Indoneisia, siapa yang banyak uang itulah yang menang dan siapa yang tidak punya uang tersingkirkan. Pada akhirnya mereka menganggap tes CPNS bukan tes untuk mencarai Pegawai Negeri yang professional tetapi mencari yang banyak uang itulah yang akan menjadi PNS.

Namun, PNS itu tidaklah cukup untuk menutup pengangguran yang ada di Indonesia. Bayangkan berapa banyak sarjana yang dihasilkan oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta tiap tahunnya. Banyak orang-orang yang sudah wisudah atau menjadi sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan alias NGANGUR karena banyaknya persaingan. Penyebabnya apa? Tiada lain dan tiada bukan penyebabnya adalah kurangnya Skill atau kemampuan. Jadi apa yang bisa kita banggakan kalau kita sudah jadi sarjana nganggur, Nilai yang terlihat tinggi yang ada di STTB yang didapatkan selama ini tidak berguna.

Di berbagai tempat untuk menjadi tenaga pendidik secara sukarela saja kita harus bayar, saya takut ini akan berlaku di seluruh pelosok Indonesia. Bayangkan teman kita sudah menghabiskan uang banyak untuk kuliah masuk kerja pun harus bayar. Apakah ini yang dinamakan merdeka? Pemerintah tidak pernah memperhatikan itu, oknum-oknum yang semacam ini yang harus diberantas. Inilah Indonesia yang mengaku merdeka tapi banyak penindasan secara psikologi, mereka harus menerima penjajahan yang dilakukan oleh negaranya sendiri.

          Hukum di Indonesia masih lemah, siapa yang berkusalah yang menenang sedangkan rakyat jelata menderita. Pengadilan di Indonesia mudah kita temui, tetapi jarang kita temui pengadilan yang adil. Kita sudah menyepakati negara ini berdasarkan pancasila. Maka salah satu ajaran PKI diberhentikan atau dibubarkan karena ajaran PKI ini adalah ajaran yang menghalalkan segala cara, asalkan tujuan tercapai segala cara dilakukan ini adalah prinsip komunis. Timbul pertanyaan melihat realitas yang tejadi di Indonesia sekarang, apa bedanya kita dengan KOMUNIS????. tidak ada bedanya sama sekali kita adalah orang komunis. Orang-orang yang hanya mementing diri sendiri tidak peduli dengan orang lain.

          Negara Indonesia adalah negara yang Berbhineka Tunggal Ika (bersatu kita teguh bercerai kita runtuh) bukan Bonekanya Amerika. Kemarin ini pemerintah sudah menyatakan bahwa pemilihan Bupati dipilih oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Lalu mana simbol Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi ? atau Indonesia hanyalah negara yang bersimbol saja. Tahukah anda apa asalan pemerintah menyatakan bahwa Bupati dipilih oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Mereka bilang kalau Bupati diplih oleh rakyat maka akan banyak menghabiskan biaya. Bukan sudah sewajibnya negara yang mengfalitas kita untuk hal semacam itu, tidak ada alasan lagi bagi pemenrintah menyatakan tidak ada biaya. Alasan lainnya lagi adalah karena ditemukan banyak kecurangan yang terjadi di masyarakat. Misalnya sogokan uang, atau janji-janji manis yang dilontarkan oleh calon Bupati sehingga pemerintahan yang harus dipilih tidak sesuai dengan apa yang menjadi target rakyat yang merakyatkan rakyat bukan yang melaratkan rakyat. Saya tidak memungkiri akan hal tersebut tetapi kita lihat sisi positifnya.

          Pada dasarnya bukan rakyat yang salah tetapi calon inilah yang harus di didik, mereka dengan sendirinya mengatarkan uang atau memberikan janji-janji yang tidak bisa ditepati dengan membawa nama negara membuat rakyat memilih mereka. Artinya pengawasanlah yang kurang dalam pemilhan Bupati, bukan Rakyat. Besok kita lihat bagaimana peran DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di dalam memilih Bupati, tidak menutup kemungkinan bahwa di sana juga akan terjadi kecurangan kalau pengawasan masih longgar. Bisa saja Anggota DPR di sogok atau bisa saja yang paling besar skala partainya yang ada di DPR lah yang menang. Ini bukan masalah suudzhon atau masalah lainnya, tetapi ini bentuk pengajaran. Istilahnya ada pepatah mengatakan sediakan payung sebeulum hujan, sebelum kita melakukan sesuatu marilah kita lihat dulu dampak yang akan terjadi.

          Bupati sudah dipilih oleh rakyat sejak dulu, rakyat sudah mulai mengenal pemimpi yang akan dipilihnya, rakyat sudah mulai belajar tentang pemilihan yang demokrasi yang katanya negara ini adalah negara yang demokrasi, lalu tiba-tiba haknya di ambil alih oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Memang kalau kita melihat fungsi DPR adalah wakil dari rakyat, namun yang menjadi pertanyaan BESAR apakah suara rakyat mau didengarkan oleh DPR. Apakah suara rakyat mau diperjuangkan oleh DPR. Sedikit kemungkinan mau, namun yang lebih besarnya mereka lebih memilih menutup telinga mereka. Meraka sudah merasa jadi orang besar, sudah lupa akan fungsinya menjadi DPR buat apa mendengarkan suara-suara yang tidak penting seperti itu.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *