Uang selalu menjadi garda terdepan sebagai “akses kemudahan” dalam segala hal. “Wajar dan membudaya” lirih manusia sekarang. Skemata konsep tentang keberadaan ruang menjadi penguat dari setiap pihak yang memiliki kekuasaan. Namun, bagi mereka yang lemah tidak adanya uang adalah bentuk ketidakberdayaan.

Uang sekarang memegang akses kendali untuk mampu menyatakan mahasiswa yang dapat tinggal atau tidak dapat tinggal. Sekolah tak lagi memegang peranan penting dalam mendukung prioritas seorang anak dalam mendapatkan haknya dengan baik dan mulus. Terlambat membayar SPP seperti berada pada salam perpisahan “aku dan label mahasiswa”. Uang seolah-olah siap mencopot label mahasiswa ini dari almamater yang kami kenakan.

Miris jika mendengar tuturan para korban yang setiap tahunnya mengalami nasib sama di ujung salam perpisahan. Tambahan waktu hanya sekedar membantu para mahasiswa agar tetap berusaha mencari uang untuk membayar SPP bukan meringankan kesusahan yang mereka hadapi. Istilahnya “telat bayar, mari bayar sanksi”. Tentu mau tidak mau, mahasiswa yang ekonominya lemah membayar sanksi agar label mahasiswa terenggut begitu saja. Sanksi seolah-olah mengembangkan senyum tajam bagi mereka. Apalagi jika pihak sekolah tidak memberi tambahan waktu. Apakah ini bentuk gaya pencitraan sistim pendidikan?

Melirik hal ini tak hanya korban yang mesti dipersalahakan. Namun, bagaimana mereka yang duduk dan bekerja di instansi terkait perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yamg dapat dirasakan langsung sebagai kemurahan hati sekolah. Seharusnya tambahan waktu dalam soal transaksi tidak bersifat menyulitkan namun memberikan jalan tengah dari persoalan ini.

Anda! Ya, Anda! Jika saja mereka adalah anak Anda yang tengah berjuang menghampiri gedung rektorat kemudian dialihkan pada bidang kemahasiswaan namun diacuhkan kembali dengan cara yang sama. Apakah anda rela hanya dengan hal seperti ini pendidikan kami terancam putus?

Pendidik atau segala pihak yang terkait dalam pembentukan hukum seharusnya berpikir lebih dalam lagi. Mungkin ini bukan tentang sistim yang berlaku atau telah ditetapkan melainkan bagaimana kita yang mampu untuk merubah hukum tersebut.