Hukum Produk Politisi dan politikus tulismenulis.com.jpg

Hukum Produk Politisi

Non Fiksi, Opini

Jika kita perhatikan dengan seksama alur dari munculnya suatu peraturan perundang-undangan dan undang-undang yang ada saat ini, sudah barang tentu kita bisa mengatakan bahwa hukum sebenarnya produk politik. undang-undang yang ada saat ini berangkat dari pemikiran-pemikiran para politikus yang memiliki kepentingan atas dibuatnya suatu undang-undang. salah satu contoh undang-undang yang sudah tentu syarat akan muatan politik adalah Undang-Undang MD3 yang mengatur MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang disahkan oleh DPR pada bulan Juli silam, Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Undang-Undang ini mengatur tentang empat jenis lembaga perwakilan rakyat terkait penataan kelembagaan di parlemen. undang-undang ini menurut Asrul Ibrahim Nur, Peneliti Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, merupakan suatu Undang yang dibuat kerena ada kepentingan politik di dalamnya.
Pertama, UU MD3 yang baru ini dianggap terlalu cepat dan cenderung tergesa-gesa dalam pembahasannya. Terlebih UU ini disahkan pada 8 Juli 2014, yaitu satu hari sebelum pemungutan suara pilpres. Substansi UU yang sangat mendasar dan mengatur banyak hal ini seharusnya dibahas mendalam dan tidak terburu-buru.
Kedua, UU MD3 terbaru ini tidak secara tegas mengadopsi substansi amar Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Putusan tersebut mengembalikan kewenangan DPD terkait legislasi yang selama ini dikebiri oleh UU MD3 baik tahun 2004 maupun 2009. Namun demikian, UU MD3 yang disahkan pada Juli 2014 ternyata tidak mematuhi amar tersebut. Secara terbatas DPD dilibatkan dalam legislasi, namun tidak secara penuh sebagaimana amar Putusan MK.
Ketiga, secara khusus KPK juga menolak keberadaan UU ini karena dianggap memberikan hak imunitas bagi anggota DPR untuk diperiksa oleh KPK terkait kasus korupsi. Hal ini sangat disayangkan mengingat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnya menjadi teladan dalam mendukung pemberantasan korupsi.
Keempat, pembentukan dan pembubaran alat kelengkapan dewan (AKD). Salah satu AKD yang dibubarkan adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan dibentuk AKD baru yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan. Bongkar pasang AKD perlu dibahas mendalam dan jangan tergesa-gesa.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *