Pada tahun 2015 nanti akan Indonesia bersama Negara-negara ASEAN lainnya akan dihadapkan pada masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan agenda pasar bebas (liberalisasi segala sektor) yang akan dilaksanakan oleh Negara anggota ASEAN. Bagi paham ekonomi liberal subsidi merupakan masalah dalam pasar bebas. Bagi korprasi, subsidi akan membatasi persaingan dan menghancurkan pasar. Sebab, subsidi akan mempengaruhi harga pasar menjadi lebih murah. Ini akan mengganggu kompetisi korporasi dalam bertarung pasar. Oleh karena itu, agenda pasar bebas harus diikuti dengan penghapusan subsidi-subsidi publik.

Proyek penghapusan subsidi juga dilegitimasi dan didukung oleh lembaga-lembaga internasional. WTO sebagai lembaga dagang dunia, telah merubah barang publik menjadi barang privat yang bebas diperjual-belikan. Indonesia sebagai anggotanya, harus terus-menerus menjalankan agenda penghapusan subsidi terhadap sektor energi dan non-energi.

Selain melakukan pemangkasan subsidi rakyat, hal lain yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi pasar bebas adalah menjamin tersediannya infrastruktur yang lengkap untuk memperlancar arus modal. Hamper bias dipastikan bahwa pada APBN 2015 nanti pemerintah baru jokowi- jk akan menaikan anggaran untuk perbaikan infrastruktur dalam rangka mempersiapkan diri dalam pasar bebas regional asean.

Alasan pemerintah menaikan harga BBM karena pembengkakan APBN yang disebabkan oleh subsidi BBM harus dipandang sebagai sebuah alasan pembenar semata. Jika berkaca pada penyusunan APBN 2014, Sebagian besar belanja APBN untuk kepentingan birokrasi dan pemerintah sendiri. Dari belanja APBN 2014 sebesar Rp. 1.842,2 triliun, Rp 1.249,9 triliun untuk Pemerintah Pusat, dan sisanya Rp 592,5 triliun ditransfer ke daerah, anggaran untuk belanja modal RP. 205,8 Ttriliun, bunga hutang yang harus dibayar setiap tahunnya 20%, anggaran untuk perjalanan dinas di tahun 2014 justru dinaikkan Rp 8 triliun (33%) dari tahun 2013, yaitu dari Rp 24 triliun menjadi Rp 32 triliun sedangkan anggaran yang berkaitan dengan subsidi energy dan dan bantuan social hanya RP. 299,9 triliun.

Sehingga dapat disimpulkan, alasan pemerintah bahwa anggaran subsidi BBM menyebabkan defisit APBN tidaklah benar, justru anggaran belanja negara, terutama untuk pembiayaan aparatur negara dan pegawai yang terlalu besar. Belum lagi pendapatan negara, terutama dari pajak terus-menerus di korupsi oleh aparatur negara. Solusi untuk agar APBN tidak defisit adalah menekan pengeluaran belanja negara yang tidak penting dan menghapus hutang luar negeri. Kemudian dalam memperbesar pendapatan negara selain pajak, adalah dengan menasionalisasi aset-aset vital dan membangun industrilisasi nasional. Jika itu dilakukan, tidak adalagi ‘kambing hitam” APBN defisit.

oleh : Dian Fitri Nurullah

Nim   : E1C112023