Ahmad Sirulhaq : Direktur Lembaga Riset Kebudayaan dan Arus Komunikasi (LITERASI)

Dia hanya seorang kawan sepertemuan, bisa dibilang demikian—sebab saya bertemu singkat saja di loby hotel  kecil di Surabaya, akhir tahun lalu. Saya tak ingat betul namanya; perkenalan itu hanya basa-basi, untuk memecah jarak psikologis pada meja makan yang sama. Begitu melihat sebuah gambar, atau logo, di bajunya, saya langsung meyakini ia seorang jurnalis—jelasnya juranalis senior Trans World Radio.  Entah kenapa, kemudian, saya merasa dituntun untuk mendalami percakapan, tak cuma memecah jarak. Yang menarik adalah tentang kata-katanya yang saya ingat betul: media adalah agama baru hari ini.

Media adalah agama baru, pernyataan ini sebetulnya tidak terlampau mengejutkan, tapi karena itu terlontar dari ucapan seorang jurnalis senior, ceritanya menjadi lain. Sebab, ada semacam pengakuan atas eksistensi media sebagai semacam otoritas kebenaran yang disadari oleh media (baca: awak media). Jika demikian, manarik untuk kita simak, sebagai pemegang ororitas kebenaran, bagaimana media hari ini mampu mengantarkan pembaca, pemirsa—massa, rakyat Indonesia—dalam suatu kondisi mortalitas.

Polarisasi Media

Pertengahan Januari 2014, Majalah TEMPO sebenarnya sudah curiga, ada siasat politik stasiun televisi Indonesia menjelang pilpres. Hasil investigasi TEMPO menunjukkan, punggawa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diseleksi secara serampangan. Di samping bercerita tentang seleksi serampangan para punggawa penyiaran, sempat diceritakan juga oleh TEMPO bahwa serangan udara telah terjadi di layar kaca. Terbukti, misalnya, pada acara-acara televisi saat itu: Mewujudkan Mimpi Indonesia, Kuis Kebangsaan, di RCTI, terlihat membawa kepentingan WIN-HT; ARB makin gencar keluar (beriklan) di TV One; Surya Paloh pun begitu, makin sering muncul di Metro TV.

Menjelang deklarasi kandidat pilpres 2014, berangsur-angsur media mulai terpolarisasi dalam kubu yang saling berhadap-hadapan, kubu Prabowo-Hatta dan kubu Jokowi-JK. Kalau mengacu pada Undang-Undang Penyiaan No 32 Tahun 2002—yang mengatur tentang siaran televisi dan radio, frekuensi publik seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum, bukan kepentingan politik, kelompok, atau golongan—berarti hari ini, sejatinya, yang berperang adalah media.

Berdasarkan catatan KPI, sebagaimana yang dirilis Kompas.com 4 Juni 2014, pasangan Prabowo-Hatta diwartakan oleh TV One sebanyak 36.561 detik, MNC TV sebanyak 5.116 detik, ANTV sebanyak 3.223 detik, RCTI sebanyak 4.714 detik, dan Global TV sebanyak 2.690 detik. Sementara pasangan Jokowi-JK lebih banyak disiarkan oleh Metro TV sebanyak 37.577 detik, SCTV sebanyak 6.089 detik dan Indosiar sebanyak 3.354 detik. Rilis KPI tdak membahas tentang bagaimana konten penampilan masing-masing pasangan tersebut. KPI, yang serampangan tadi, tentu juga, tidak hendak menunjukkan perang media hari ini.

Kata perang, mungkin juga kurang tepat, tapi kata ini pun saya pinjam dari TEMPO, kalau boleh beralasan. Belakangan, di luar konteks media, kita ketahui Amin Rais sempat melontarkan kata perang, perang badar katanya. Tak lama berselang, kata-kata amin Rais dikritik oleh kubu Jokowi-JK. Mereka munuduh Amin Rais menyama-nyamakan kontestasi demokrasi dengan perang badar, perang sesungguhnya. Entah kebetulan atau tidak, entah berhubunga atau tidak, tiba-tiba di kota Yogyakarta, terjadi aksi penganiayaan atas seorang pendeta oleh sekelompok tak di kenal. Adalah Akbar Faisal, dari partai Nasdem dan juga pengusung pasangan kandidat Jokowi-JK, menghubung-hubungkan perang badar Amin Rais dengan penyerangan yang terjadi di Yogyakarta. Metro TV menyiarkan pernyataan Akbar Faisal pada momen pencabutan nomur urut pasangan capres di KPU. Pendek kata, perang badar Amin Rais di Yogyakarta bisa jadi (bagi saya pun) biasa, tapi perang badar Amin Rais versi Metro TV (baca: media) itulah perang sesungguhnya.

Perang media ini pun berlangsung di dunia maya.  Hasil pantauan Vcomm dari 30 Mei sampai 5 Juni, sebagaimana dirilis Tribunnewa.com, menunjukkan bahwa kubu Jokowi-JK menguasai 59,81 persen percakapan dan Prabowo-Hatta 40,19 persen sebaran percakapan. Rupa-rupanya, masing-masing kubu menyadari betul bahwa perang media adalah salah satu cara untuk merebut perhatian publik, dalam hal ini rakyat Indonesia. Barangkali, itu pula yang menyebabkan adanya pernyataan provokatif yang muncul dari Fahri Hamzah, politisi PKS dan juga pengusung kubu Prabowo-Hatta. Katanya, ia mengaku memiliki ratusan ribu pasukan tempur di media jejaring sosial, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan, menurut artikel di Merdeka.com pada 6 Juni lalu, pasukan ini beroperasi jauh sebelum pelaksanaan pilpres berlangsung.

Mortalitas Pemilih

Saat perang media berlangsung, dimanakah rakyat berada? Sebagian ikut perang di media maya, sebagian ikut perang (opini) di kehidupan nyata, sebagaian lagi menonton perang di media maya dan kehidupan nyata. Sekurang-kurangnya demikian yang kita amati sehari-hari. Dalam perang di media maya maupun di media nyata, korbannya bukan media, bukan pula elit politik, melainkan massa pemilih, yakni rakyat Indonesia.

Dalam perang antarmedia, yang tampak bukanlah keunggulan masing-masing kandidat, melainkan citra unggul. Media, pada titik ini, tidak sedang mengartikulaiskan gagasan-garasan menarik dari masing-masing capres-cawapres dalam upaya membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Media, pada titik ini, tak henti-hentinya untuk memburu keburukan kandidat yang menjadi lawannya sembari tak henti-hentinya menampilkan kebaikan kandidat yang diusungnya. Tidak penting apakah keburukan dan kebaikan itu datang dari suatu verifikasi data yang standar menurut kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku. Dan, kebaikan dan keburukan itu terus diumbar dan diulang-ulang.

Debat capres dan cawapres yang digelar 7 Juni lalu, yang disiarkan  SCTV, seharusnya bisa menjadi titik tumpu keberpihakan massa pemilih untuk menentukan pilihan berdasarkan gagasan dan ide-ide segar masing-masing pasangan dalam membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Namun, debat kali ini membuktikan bahwa sejauh ini gagasan masing-masing capres dan cawapres masih mengawang-awang, pembicarannya masih normatif. Lagi-lagi, dalam hal ini, rakyat Indoensia menjadi korban, tidak mendapatkan kesempatan untuk mengetahui siapa sebenarnya sosok kandidat yang tengah digadang-gadang oleh media selama ini.

Kian hari pandangan masyarakat kian kabur, dibutakan oleh media, nalarnya ditumpulkan oleh media. Masyarakat Indoensia, secara tidak sadar, pun ikut larut dalam perang media. Di dunia maya, mereka saling mencaci-maki. Rasa sentimental mereka terus dipupuk setiap hari. Psikologi mereka bergerak ke arah situasi dimana mereka juga, diam-diam, menyimpan hasrat untuk saling merendahkan satu sama lain. Mereka pun tidak perang gagasan, melainkan ikut andil dalam mereproduksi pesan-pesa media yang sudah diproduksi sejak awal.

Kian-hari masyakat makin tidak peduli, apakah sosok pasangan kandidat capres hari ini sudah menyampaikan gagasan yang cermerlang atau tidak. Masyarakat disibukkan dengan dendam masing-mgasing untuk mengalahkan lawan masing-masing, tidak berdasarkan rasionalitas pilihan, melainkan berdasarkan rasa haus akan menang, yang harus segera dibayarkan dalam kotak TPS nanti. Bila perlu, mereka akan pasang taruhan, harga diri mereka adalah harga untuk membela martabat dirinya yang setia dan fanatik itu.

Pembelajaran apa yang mampu kita petik dalam perhelatan politik pilpres di era transisi demokrasi kita hari ini? Salah satunya, tiada lain ialah, bahawa demokrasi kita telah ditunggangi oleh media untuk kepentingan ekonomi politik mereka. Media tidak kuasa untuk menahan gejolak keberpihakan mereka pada salah satu pasangan kandidat. Media tiba-tiba tergerus ke dalam arus politik yang menempatkan mereka pada posisi yang siap untuk berperang setiap saat. Peperangan mereka begitu tajam dan amat kentara walaupun di satu sisi turut mewarnai euforia demokrasi kali ini. Gejolak media kali ini memang disadari mampu menghidupakan suasana demokrasi yang tengah berlangsung sebegitu rupa sembari, di lain sisi, secara diam-diam mengantarkan massa pimilih (rakyat Indonesia) pada posisi di ambang tubir kematian.

(Dimuat di Suara NTB 13/06/14, dimuat lagi di sini untuk keperluan pendidikan)